RAKOR TPID (TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH) KABUPATEN BANYUMAS

RAKOR TPID (TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH)

KABUPATEN BANYUMAS

Proceeding Rakor

Bertempat di ruang rapat Bank Indonesia, rakor TPID Kabupaten Banyumas digelar pada hari Kamis, 21 April 2016.  Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Banyumas, Bapak Wahyu. Juga hadir dalam rakor kali ini, Kadin Banyumas, Assosiasi Beras, Assosiasi Migas, BPS, Bulog, Bappeda Banyumas, SKPD terkait di lingkungan Kabupaten Banyumas dan BI (Bank Indonesia) yang kali ini bertindak selaku tuan rumah.

BPS menjelaskan behwa penghitungan inflasi concern pada perubahan harga atau tarif komoditas dan bukan pada volume.  BPS mencermati Inflasi pada perubahan harga dan pada komoditas apa yang dominan. Penghitungan inflasi ini perlu melihat perubahan pola konsumsi secara umum, dimana pola konsumsi perusahaan/industri mengambil pola konsumsi rumah tangga. Sebagai contoh stock cabai yang tadinya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga diambil untuk kebutuhan industri berbasis cabai.  Kondisi ini menyebabkan harga bumbu, cabai dan lainnya menjadi labil. Kecenderungan ini perlu dipelajari lebih lanjut sehingga mendapatkan dasar yang tepat untuk mengambil kebijakan.  Laju inflasi ditekan oleh beberapa komoditas antara lain, cabai, beras, bensin dan lain sebagainya.

Setelah mendengar paparan BI, BPS dan Bulog, kemudian SKPD-SKPD di lingkungan Kabupaten Banyumas memberikan beberapa respon :

1.      Dinas pertanian menegaskan bahwa  mereka sudah memobilisasi maksimal melalui tim sergap. Stck beras tidak ada masalah  untuk 2 (dua) bulan kedepan. Produksi agak terganggu oleh serangan tikus. Di 2016 juga dinas pertanian juga me-launching program pengembangan usaha pangan masyarakat yang dicanangkan oleh mentri pertanian. Juga dikabarkan bahwa banyumas merupakan salah satu wilayah yang menjadi obyek survey harga nasional untuk kepentingan pengukuran inflasi.

2.      Sekda menginformasikan bahwa petani perlu didorong untuk memanfaatkan HP mendukung kegiatannya. Apalagi, saat ini ada aplikasi petani dimana setiap petani bisa bertanya dan pasti mendapat jawaban yang tepat. Aplikasi ini dibawah asuhan fakultas pertanian UGM (Univ Gajah Mada), Yogyakarta.

3.      Dinas Peternakan (Dinakan) Banyumas melakukan survey harga ternak dan omoditas ternak secara rutin. Dinakan dan kementrian pertanian juga sudah online tentang harga-harga ternak berikut komoditasnya. Dinakan juga aktif membina cluster sapi potong.

4.      Disperindagkop menyampaikan bahwa prgram Harga yang di online-kan dalam proses  pembangunan aplikasi yang memungkinkan pengguna/masyarakat akan meng-akses informasi yang dibutuhkan. Direncanakan bulan depan akan akan bisa launching dan dimanfaatkan secara optimal.

5.      Dinas sosial menyampaikan bahwa keterkaitan TPID dan dinas sosial adalah pada tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal maupun di luar negeri. Namun demikian,  Dinsos akan peka terhadap efek sosial yang ditimbulkan oleh dinamika inflasi di Wilayah Banyumas.

6.      Kabag Perekonomian menyampaikan perlunya pola perlindungan hasil produksi lokal adalah hal yang penting diagendakan sebagai bentuk pembelaan yang nyata. Saat ini sedang dirancang draft perda perlindungan produk lokal.    Beliau juga menginformasikan program raskin mendistribusikan beras premium sehingga sangat layak di konsumsi oleh masyarakat miskin. 

7.      Assekbang Kabupaten Banyumas menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi pemikiran BI (Bank Indonesia) berbentuk konsep strategi pengendalian inflasi daerah yang dikemas dalam istilah SATRIA yang merupakan rangkuman dari :

1. Suply komoditas strategis yang terpantau dan tercukupi
2. Aman dan lancarnya distribusi pasokan komoditas strategis
3. Resiko lonjakan harga komoditas strategis dapat diantisipasi dan dikendalikan
4. Informasi harga komoditas strategis yang dapat diakses seluruh masyarakat.
5. Anggota TPID yang solid dan berdedikasi tinggi 

8.      Bappeda menyampaikan bahwa :

1. Pengendalian inflasi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, disamping pengangguran, kemiskinan, angka pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, TPID seharusnya menyusun program pengendalian inflasi daerah.
2. Perlu adanya peng-arus utamaan pengendalian inflasi daerah kaitanya dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan daerah.
3. Perlu menggali inovasi yang dilakukan dalam hal pengendalian inflasi daerah. Inovasi yang dimaksud tidak sebatas wilayah IT, tetapi juga menyangkut manajerial kelembagaan yang selalu tumbuh secara proses dan juga output.
4. Pengembangan ragam aplikasi harus terintegrasi sehingga tidak menimbulkan kebingungan baru bagi masyarakat. Disarankan segala aplikasi berbasis IT di sentralkan dinas komunikasi dan informasi yang dalam operasionalnya di support oleh dinasi-dinas terkait. Untuk itu, sebagai awal perlu di kuatkan komunikasi antar dinkominfo dengan segenap SKPD di lingkungan Kabupaten Banyumas.
5. Bappeda Banyumas masuk dalam 16 (enam belas) besar dari 400-an kabupaten di Indonesia dalam lomba Pangribta tahun 2016, yaitu sebuah penghargaan dalam hal “perencanaan pembangunan daerah”.. 

Lain-lain

a.   Sebagai bagaian dari upaya capacity building,  direncanakan Studi Banding TPID Kabupaten Banyumas ke TPID Pontianak dimana mereka menjadi juara TPID se- Indonesia untuk di 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut. TPID Banyumas perlu belajar tentang bagaimana idealnya TPID berjalan dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. 

b.   Untuk kelanjutannya, sekretariatan TPID Kabupaten Banyumas diusulkan di Bank Indonesia Purwokerto.