HIPMI BANYUMAS “JUGURAN” BERSAMA BUPATI dan BEBERAPA SKPD

Dalam suasana santai non-formal, acara juguran di mulai jam 20.20 wib. Pertemuan ini sifatnya lanjutan dari pertemuan informal di senin siang kemarin. Beberapa kepala SKPD yang terkait langsung dengan dunia usaha juga ikut hadir mendampingi Bupati Banyumas,Ir.Achmad Husein.

Juguran ini di moderatori oleh Bung Dimas yang tak lain adalah sekretaris Hipmi Banyumas. Diawali dengan sambutan Ketua BPC Hipmi Banyumas (cq. Bung Sandra), sambutan berikutnya  adalah Bapak Ir. Achmad Husein, Bupati Banyumas.

Juguran ini diberi judul "urun rembung bareng Pakdhene", sebuah pen-temaan cerdas oleh kawan2 muda Hipmi Banyumas sehingga suasana akrab ter-image sejak

mula memasuki arena juguran. Pak Husein pun sepertinya sangat faham pesan anak-anak muda kreatif yang terhimpun dalam Hipmi. Hal ini terlihat dari pakaian yang di pilih beliau malam ini, yaitu pakaian santai namun bercirikan kental Daerah Banyumas lengkap dengan ikatan di kepala. Suasana kian terasa asik karena suara petikan dawai  kecapi terus berdenting di sepanjang acara berlangsung.

Walau dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan, tetapi pembicaraan yang diangkat cukup serius yaitu seputar buah 

fikir  yang dikemas Hipmi dalam format Disposisi No.1. 

Atas permintaan Bupati, Kepala BPMPP memberi penjelasan seputar upaya yang sedang dilakukan BPMPP dalam rangka mewujudkan pelayanan satu pintu. Salah satu rancangannya adalah perubahan jumlah item perizinan di BPMPP yang mulanya 22 perizinan akan berubah menjadi 58 perizinan. Saat ini Juga sedang di rintis "sistem terintegrasi" sehingga lebih mempercepat pelayanan dan juga mempermudah control. Dengan sistem

berbasis IT ini, pemohon tidak harus datang ke BMPP hanya untuk mengambil formulir isian, tetapi cukup dengan men- dawnload lewat website BPMPP. Atas upaya yang sedang dilakukan ini, Buati berharap ikut memantau perkembangannya.

Ter-ide oleh Bupati untuk segera merancang penempatan BPMPP yang lebih luas sehingga lebih mendukung pelayanan. Disamping itu, 

digagas untuk memberikan space yang bisa dimanfaatkan untuk sekretariatan Hipmi dan berdampingan dengan BPMPP. Dengan demikian, hal ini akan mempermudah komunikasi.

PU juga mengabarkan bahwa akan dibentuk sistem informasi tata ruang sehingga mempermudah masyarakat dan pelaku usaha untuk mengakses tata ruang, seperti mengakses informasi menyeluruh tentang status zona sebuah

kawasan  apakah kuning, hijau dan atau merah.  Kaitannya dengan perizinan, terkadang pemohon juga tak jarang lamban memenuhi persyaratan2 permohonan izin. Ironisnya, terkadang muncul kesan pemda lah yang lamban dalam melayani perizinan. Kaitannya dengan perizinan ini, Bupati menegaskan kepada segenap SKPD dalam hal merancang perda baru atau revisi atas perda lama harus bisa memperpendek birokrasi dan bukan menambahi persyaratan yang memperpanjang birokrasi perizinan.

Bupati mendorong segenap SKPD untuk berbuat yang lebih baik dan bukan dimaksudkan untuk mengalahkan yang lain. Semakin baik yang bisa dilakukan, semakin besar peluang pemkab menyajikan pelayanan. Bupati mencontohkan bahwa saat ini Pemkab Banyumas sudah mengaplikasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis acrual.

Mas Budi, salah seorang pengurus  Hipmi Banyumas menyampaikan beberapa  hal dan pemikiran strategis, yaitu ;

• berharap  adanya percepatan realisasi  up grade bandara wirasaba menjadi bandara komersil, sebab hal ini sangat berkaitan erat dengan akselerasi dinamika ekonomi.
• Berharap pembangunan Banyumas berorientasi pada logika pembanguna kota besar, sehingga banyumas akan lebih indah dan megah.
• Perlunya desentralisasi penempatan pusat2 pembelanjaanguna memecah keramaian dan kepadatan kota Purwokerto. Disamping itu, desentralisasi juga akan mendukung perkembangan usaha transportasi, disamping bagian dari strategi pemerataan pembangunan.
• rasionalisasi batasan tinggi gedung di lingkungan kab. Banyumas sehingga lebih mendukung Banyumas menjadi sebuah kota besar.         
  

Tentang perda dan moratorium toko modern yang sedang menjadi tofik hangat di Banyumas, terdeteksi beberapa pemikiran dari pengurus Himi dan juga Apermas (assosiasi pengusaha retail Banyumas)antara lain: 

• perlu penyamaan persepsi tentang defenisi "modern" dan "tradisional" sehingga tidak terjadi mis-persepsi di lapangan antara pelaku retail modern dan pemerintah.
• perlu adanya arahan pemerintah untuk menjawab keresahan para pelaku bisnis retail, khususnya koperasi dan umkm dikarenakan moratorium dan perda took modern tersebut.

Secara obyektif Bupati Banyumas juga menilai bahwa Perda tentang toko modern sudah harus direvisi sehingga lebih menjawab perkembangan zaman dan mendorong pertumbuhan di sector ini. Oleh karena itu, Bupati berharap perubahan revisi ini akan cepet terselesaikan sehingga masyarakat pelaku usaha lebih bersemangat untuk menjalankan usahanya.
Tentang pembahasan “revolusi mental PNS di lingkungan Kabupaten Banyumas”   Bupati sangat mendukung gagasan ini. Hanya saja perlu kesabaran dan konsistensi berproses disamping terus mengembangkan ragam kreativitas yang mempercepat terwujudnya sikap mental melayani sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan juga para pelaku usaha. Bupati terbuka dalam persoalan ini dan bahkan, Bupati memberikan kesempatan Hipmi untuk memberikan motivasi di pertemuan para kepala desa se-Kab.Banyumas yang direncanakan Bupati akan di gelar dalam waktu dekat ini. 
Lolosnya Persibas ke Divisi Utama menjadi berita gembira ditengah pagelaran juguran ini sedang dilangsungkan. Bupati mengajak Hipmi untuk memikirkan konsep pengelolaan sehingga pendanaan Persibas untuk tampil di divisi utama bisa terselesaikan dengan format kemandirian. Atas harapan ini, Hipmi menyatakan siap untuk ikut memikirkannya.