OLEH-OLEH DARI RAKOR INFLASI DAERAH

OLEH-OLEH DARI RAKOR INFLASI DAERAH

Kali ini penulis berkesempatan menghadiri rapat koordinasi kebijakan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Kab.Banyumas dalam kapasitas sebagai wakil Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Banyumas.  Rapat ini digelar rutin untuk membahas perkembanga inflasi dan isu-isu strategis lainnya yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya yang mempengaruhi tingkat inflasi.  Hadir diacara ini antara lain, Bupati Banyumas (Ir.Achmad Husein) beserta jajarannya (baca : kepala dinas dan kepala badan), Pimpinan Bank Indonesia (BII Perwakilan Purwokerto beserta jajarannya,  kepala Badan Pusat Statistik, Bulog, Kadin (Kamar Dagang Industri), Apindo (Assosiasi Pengusaha Indonesia), Dekan fakultas ekonomi unsoed, Dandim Purwokerto, wartawan dan lain sebagainya.

Inflasi yang rendah meruakan prasyarat bagi stabilnya ekonomi masyarakat dan juga kondusifnya  dunia usaha dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, inflasi tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat menurun dan masyarakat miskin pun dipastikan akan menjadi lebih miskin. Disaming itu, Inflasi tinggi juga berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi yang kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro. 

 

Dalam paparan BPS, Bulan juli 2015 inflasi kabupaten Banyumas menyentuh angka 0,84 prosen. Angga ini lebih rendah bila dibanding dengan Inflasi Propinsi  Jawa tengah sebesar 0,92 prosen dan tingkat inflasi nasional yang mententuh angka 0,93 prosen di periode yang sama.  Secara umum, BPS (badan pusat statistik) menyimpulkan inflasi cenderung terkendali. 

Sementara itu. Pimpinan BI menjelaskan tentang inflasi dan pentingnya untuk

dikendalikan. Inflasi didefenisikan sebagai kecenderungan harga naik secara umum dan terus menerus. Inflasi menyebabkan pendapatan riil masyarakat menurun. Dicontohkan, uang dengan jumlah nilai yang sama peningkata inflasi  menyebabkan turunnya barang yang diperoleh masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi, antara lain dari sisi suply dan demand.

Pada sisi suply (baca: penawaran) , peningkatan biaya produksi, gangguan distribusi, pelemahan nilai rupiah merupakan penyumbang inflasi.  Sementara itu, dari sisi demand (baca: permintaan), kenaikan UMR, gaji ke-13 dan penurunan suku bunga juga disebut sebagai penyumbang inflasi. Sementara itu, kaitannya dengan analisa penentuan inflasi dipengaruhi oleh 3 (tiga) unsur, yaitu inflasi inti, volatile food dan administered prices. Ketiga unsur ini selanjutnya membentuk IHK. Berdasarkan tampilan data didapat bahwa komoditas Beras, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai hijau, tarif angkutan merupakan penyumbang inflasi rutin‎.

Tinggi dan luasnya pengaruh  inflasi menjadikan koordinasi segenap stake holder menjadi sangat penting. Lewar Rakor rutin semacam ini akan dihasilkan rumusan-rumusan konstruktif yang akan ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian inflasi itu sendiri.

Dalam Rakor Inflasi tersebut, BI juga memaparkan beberapa program yang sebagian bersifat laporan dan sebagian lainnya bersifat usulan, antara lain:  pemanfaatan pekarangan untuk ekonomi masyarakat produktif, peningkatan

produktivtas padi, pengembangan sapi, wirausaha tani, penanggulangan hama, pembuatan tanaman padi dalam pot, pemberdayaan pondok pesantren, kartu kendali pupuk, perbaikan jalur distribusi, perbaikan irigasi, kartu kendali LPG, operasi pasar, operasi raskin, pemantauan stok Bulog secara periodik, kunjungan ke pasar.  BI juga menandaskan perlunya Optimalisasi Pusat Informasi harga produk strategis (PIHPS), sebab PIHPS ini bisa menyajjikan data secara on line tentang harga produk strategis diberbagai pasar. Hanya saja, kelemahan dalam program ini adalah tentang konsistensi dalam Up-date data.

‎Sementara itu Bupati Banyumas menyambut baik dan memberikan respon positif atas apa-apa yang disajikan oleh BPS maupun yang disampaikan oleh BI Perwakilan Puwokerto. Sebagai tindak lanjut, Bupati Banyumas (cq.Ir.Achmad Husein) menyampaikan sudah melakukan perbaikan jalan untuk mendukung kelancaran transportasi, rutinitas operasi pasar guna pengendalian harga dan juga pengendalian inflasi dan lain sebagainya. Disamping itu, Bupati juga sangat respek terhadap PHIPS dan meminta untuk dioptimalkan guna mengefektifkan pemantauan, mempermudah pengendalian dan memudahkan dalam pengambilan kebijakan. Bupati banyumas juga menginformasikan akan segera melakukan rakor lintas sektoral untuk membahas tentang elnino dan kekeringan.  

Disaat yang sama, Bupati meminta kepada jajarannya untuk terus menyajikan harga-harga produk strategis di pasar-pasara  secara online setiap hari sehingga beliau bisa memantau secara langsung. Menanggapi berbagai lontaran ide yang dipaparkan oleh BI, Bupati setuju dan akan mendorong masyarakat untuk memaksimalkan pekarangan secara produktif, antara lain penanaman rawit di pot‎ bunga. Program ini diharapkan segera bisa direalisasikan dengan mengoptimalkan simpul-simpul masyarakat seperti  ibu-ibu Persit (Persatuan Istri Tentara), Ibu-Ibu PKK dan lain sebagainya. Beliau juga memandang bahwa  sekolah-sekolah  juga sangat strategis sebagai media sosialisasi dan edukasi atas program ini.  

Bupati Banyumas juga sangat apresiasi terhadap penjelasan BI tentang teori inflasi. Beliau mengakui hal ini menambah ilmu pengetahuan dan wawasan segenap peserta rakor. Beliau juga meminta BI agar di rakor berikutnya juga mempresentasikan  tentang  "analisa pertumbuhan ekonomi", sehingga menjadi inspirasi dalam memformula akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya Kab.banyumas.

Sementara itu, Dandim Purwokerto, Erwin Egy menginformasikan bahwa TNI memang sangat concern khususnya dalam program ketahanan pangan. Salah satunya, TNI dan Bulog sudah menjalin kerjasama kaitannya dengan pemenuhan ‎target 505.000 ton beras. Permasalahan yang masih sedang diupayakan solusinya adalah  tidak semua petani menjual hasil panennya ke Bulog. Sebagian dari petani  menjualnya kepada tengkulak yang bisanya menggunakan sistem ijon. Untuk mensukseskan program, Dandim  juga sedang menganalisa apakah langkah-langkah tengkulak ini murni mencari keuntungan ataukah bagian dari gerakan sistematis yang dimaksudkan untuk mengganggu stabilitas pangan daerah dan juga nasional. 

Akhirnya rapat ditutup dengan kesepakatan untuk menggelar rakor TPID satu kali dalam  satu bulan sehingga lebih mudah untuk mengantisipasi hal-hal krusial yang memerlukan tindaklanjut segara.