BAPPEDALITBANG MENGGELAR
“KONSULTASI
PUBLIK II PENYUSUNAN KLHS RPJMD KAB.
BANYUMAS”
Hari ini, Rabu, 12 September 2018, Bappedalitbang
Kab. Banyumas menggelar “Konsultasi Publik II Penyusunan KLHS RPJMD
Kabupaten Banyumas”. Agenda ini merupakan
rangkaian dari Penyusunan KLHS (Kajian
Lingkungan Hidup Strategis) RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kab. Banyumas. Kalau pada
uji publik I fokus untuk menyepakati Isu Strategis, Uji Publik II kali ini fokus untuk menyepakati
rekomendasi hasil perumusan skenaio,.
Disamping OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang
relevan, agenda ini juga menghadirkan Assosiasi-Assosiasi, HIPMI BPC Banyumas ,
Kadin Banyumas dan lain sebagainya. 
Sebagai satu catatan, prinsip-prinsip penyusunan
RPJMD antara lain transparan, partisipastif, berwawasan lingkungan dan lain
sebagainya. Oleh karena itu, pegelaran konsultasi publik ini adalah bagian dari
transaparansi dan sekaligus menyerap pengembangan ragam gagasan sehingga RPJMD lebih mencerminkan aspirasi masyarakat dan
memiliki rasionalitas ketercapaian.
“KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) merupakan
bagian dari referensi dalam penyusunan RPJMD. Untuk itu, disamping bagian dari
sosialisasi, pegelaran agenda ini juga diharapkan bisa menyerap aspirasi stake
holder. Untuk itu, segenap peserta rapat yang hadir diharapkan partisipasi
oprimalnya” Ungkap Pak Eko selaku Kepala Bapedalitbang Kab. Banyumas saat
sambutan dan pengarahan.
Berdasarkan bahan rapat, TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) untuk tingkat kabupaten/kota
memiliki 220 indikator. Hal ini menjadi tantangan Kab. Banyumas untuk bisa
memenuhi semua indokator tersebut. Dari 220 indikator tersebut, Kab. Banyumas sudah
berhasil melaksanakan 91 indikator dalan RPJMD.Banyums juga terus berproses
untuk terus meningkatkan kemampuannya memenuhi 220 indikator itu.
Ada 10 (sepuluh) Isu strategis yang dalam perumusannya
mereferensi pada capaian, realitas visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih,
yaitu :
1.
Pemerataan dan keterjangkauan dan mutu
pendidikan
2.
Ketersediaan infrastruktur daerah
3.
Dispartitas pendapatan masyarakat
4.
Pengurangan resiko bencana
5.
Iklim investasi
dan iklim usaha belum mendorong penurunan angka kemisikinan dan
pengangguran
6.
Keberadaan koperasi, industri keci & menengah belum mendukung perkuatan basis
ekonomi kerakyatan
7.
Pengelolaan SDA dan lingkungan
8.
Implementasi dari Komitmen Pemda
dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar
9.
Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam
mendukung pembiyaan pembanunan
10. Pemerataan
keterjangkauan jamkesmas.
10 (sepuluh) isu strategis ini menjadi referensi dalam mengembangkan ragam gagasan yang pada akhirnya terkonsep secara komprehensif
dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah daerah) Kab. Banyumas.
Posting Komentar
.