BAPEDALITBANG KAB BANYUMAS MENGGELAR FGD INFRASTRUKTUR

FGD TEMATIC TENTANG KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAERAH

A.  Prolog

Dalam rangka penjaringan isu strategic dalam penyusunan rancangan awal sementara Rencana Pembnagunan Jangka Menengah (RPJM) Kab. Banyumas Tahun 2018-2023, Bappedalitbang menggelar FGD (Forum Group Discussion) thematic dengan tema “Peran dan tantangan infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah”.  Agenda ini digelar pada Hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017 di Aula Bappedalitbang Kab Banyumas.  Hadir dalam pegelaran FGD ini OPD-OPD dan camat-camat di lingkungan Kab.Banyumas, Universitas2 di lingkungan Kab. Banyumas, Organda, REI, LPPSLH,LSM, Kadin dan lain sebagainya.   

Dalam pengantarnya, Bapak Dedy selaku staff Bapedalitbang Kab banyumas menyampaikan beberapa data statistic  sebagai berikut : (i) Tingkat kemiskinan 17,23% ; (ii) Tingkat pengangguran dengan angka 6,37%. ; (iii) Tingkat Pertumbuhan ekonomi 6.05 diatas Jawa Tengah 5,28% dan tingkat ketimpangan 0,39%.  Kontribusi sektoral terhadap perekonomian (%) tahun 2016 menunjukkan  angka : Industri pengolahan 24,48%, pertanian 13,76%, perdagangan 15,44%. Dipenghujung, beliau menegaskan bahwa infrastruktur tidak saja meliputi jalan raya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan terbentuknya daya dukung bagi pembangunan segala sektor.

Bapak Eko selaku Kepala Bappedalitbang Kab Banyumas menambahkan informasi kepada seluruh peserta FGD, yaitu tentang 12 (dua belas) isu  strategis di lingkungan Kab Banyumas, yaitu :

1.      Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

2.      Keurangnya pemerataan keterjangkauan, ketersediaan, mutu dan relevansi pendidikan

3.      Belum optimalnya akses, pemerataan, mutu pelayanan kesehatan, KB dan perlindungan sosial

4.      Belum optimalnya iklim investasi dan usaha

5.      Rendahnya daya saing dan daya jual destinasi pariwisata

6.      Rendahnya daya saing produk lokal, koperasi, IKM dan UMKM

7.      Belum optimalnya produktivitas pertanian dalam arti luas secara luantitas, kualitas dan kontinuitas

8.      Kurangnya ketersediaan infrastruktur daerah untuk menunjang perkembangan wilayah

9.      menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup serta potensi bencana alam

10. belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik

11. pemenuhan kebutuhan energi belum merata

12. belum terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan.

12 (dua) belas item tersebut menjadi concern dalam penyusunan RPJM di lingkungan Kabupaten Banyumas. Khusus FGD kali ini, focus pada item ke-8 yaitu tentang ketersediaan infrastruktur daerah untuk menunjang perkembangan wilayah.  Ending dari diskusi ini adalah memperkaya gagasan sehingga diperoleh argumentasi yang cukup untuk mendefenisikan persoalan infrastruktur masih pantas sebagai salah satu isu strategis. 

B.  Sesi Diskusi

Ada beberapa hal menarik yang mengemuka dalam sesi diskusi kali ini, antara lain :

1.      Bapak Widarso menyampaikan :

1. mendorong pengembangan infrastruktur pada sektor pertanian. Gagasan ini terinspirasi dari karya bidang Pertanian  di Sukabumi yang baru dikunjungi oleh Presiden Jokowi. Bila perlu, Kab banyumas menginisiasi sebuah BUMD yang focus pada pertanian sebagaimana saat ini pemerintah pusat merintis BUMR (Badan Usaha Milik rakyat).     
2. Perlu fasilitasi yang mendorong  akselerasi pengembangan industri pengolahan yang saat ini menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar bagi Kabupaten Banyumas.   

2.      Pak Tasroh mendorong terbangunnya relevansi antara perkembangan infrastruktur dengan pertumbuhan investasi.  

3.      Pak Misbah dari IAIN Purwokerto menyampaikan :

1. Sinergitas antara PT dengan Pemkab perlu ditingkatkan sehingga terbangun sinergitas yang akan meng-akselerasi pembangunan. Sebagai contoh dalam hal pelaksanaan KKN (Kuliah Kerja Nyata) IAIN yang memiliki 5 (lima) concern yaitu ; Pendidikan, keagamaan, kesehatan, lingkungan dan ekonomi. Pihak Kampus IAIN merasa kurang mendapat support dan bahkan mendapat kesulitan perizinan dari Pemkab Banyumas.  Disis lain, apa-apa yang dikerjakan oleh mahasiswa/i selama KKN sesungguhnya juga sejalan dengan nafas pembangunan dalam arti luas. Hal berbeda dirasakan oleh IAIN saat berkomunikasi dengan Pemkab tetangga dimana apresiasi dan antusiasme demikian tingginya.
2. Berkaitand dengan hal tersebut diatas, Kampus IAIN berkomitemn siap mendukung pembangunan di Kabupaten Banyumas,  melalui Mahasiswa peserta KKN, Kampus siap membantu operasionalisasi program pemerintah.  

4.      Delegasi Dishub menyampaikan :

a.      perlunya kesesuaian infrastruktur dengan investasi dengan segala imbasnya. Sebagai contoh, tumbuhnya investasi perumahan di satu wilayah mengakibatkan melintasnya truk-truk besar yang tidak sesuai kapasitas/kekuatan jalan yang ada. Dampak yang pasti adalah cepatnya jalan-jalan rusak dan kepadatan lalu lintas yang overload. Untuk itu, perlu ketegasan dalam hal investasi sehingga tidak berseberangan dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah.  Kaitannya dengan hal tersebut, perlu sinergitas antar dinas sehingga pembangunan tidak menimbulkan efek ketidaknyamanan bagi masyarakat. 

b.     Sebagai sebuah catatan, salah satu sumber kemacetan di lingkaran kota adalah ketidaktersedia-an parkir atas beberapa usaha yang ada dipinggir jalan raya.        

5.      Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan bahwa ketangguhan masyarakat yang sudah baik terkadang rusak oleh pembangunan yang kurang memperhatikan etika pembangunan. Perlu menjadi catatan, sebagian wilayah Kabupaten Banyumas rawan bencana, sehingga bila terjadi pembangunan yang kurang memperhatikan etika akan melahirkan potensi hadirnya bencana, misalnya longsor, banjir dan lain sebagainya.   

6.      Delegasi REI berharap adanya kejelasan informasi sehingga pengusaha tidak serba salah dalam melangkah. Banyumas perlu men-sosialisasikan lebih massif peruntukan sebuah kawasan sehingga dunia usaha memahami dan bisa menyesuaikan rencana pengembangan investasinya.   

Diskusi panjang menyimpulkan bahwa masalah “tata ruang” menjadi hal sangat penting dan strategis  untuk diperhatikan sehingga pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan dampak negative yang meresahkan masyarakat. Etika pembangunan, lalu lintas, pemerataan dan lain sebagainya merupakan variable yang perlu diperhatikan.  Perlu menjadi satu catatan, tata ruang sering multitafsir dan menimbulkan perbedaan pendapat.  Oleh karena itu, tata ruang harus tegas sehingga adanya kepastian. Untuk itu, Banyumas harus memiliki peta RDTR sehingga tidak terjadi lagi multi tafsir atas tata ruang.