SEBENTUK HARAPAN LOMPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DARI RAKOR TPAKD

RAKOR  TPAKD (TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH)

Jum’at, 01 April 2016, dengan mengambil tempat di Serayu Room, Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Pemkab Banyumas menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. Rapat efektif dimulai jam 09.30 Wib. Rakor ini merupakan yang kedua dan merupakan tindaklanjut dari Rakor perdana yang digelar minggu lalu. Hadir dalam rakor ini OJK yang juga bertindak selaku fasilitator, BI (Bank Indonesia), Lembaga-lembaga Jasa Keuangan Perbankan dan Non-Perbankan, Pemkab, Perguruan Tinggi, Kadin (Kamar Dagang dan Industri), Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan beberapa SKPD di lingkungan Kabupaten Banyumas.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor OJK Perwakilan Purwokerto Farid Falatehan menyampaikan TPKAD akan dibuat diseluruh Indonesia mulai tingkat nasional sampai dengan kabupaten. TPKAD adalah tim yang mendorong percepatan akses masyarakat terhadap akses-akses keuangan dan pada akhirnya akan mendorong laju tumbuh keuangan. Lewat TPKAD, masyarakat akan lebih mengerti produk-produk jasa keuangan dan bagaimana cara meng-aksesnya. Intinya, TPKAD akan men-sosialisasikan ragam informasi tentang sumber-sumber dan lembaga keuangan sekaligus meng-edukasikan bagaimana untuk

meng-aksesnya dengan baik. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas peran lembaga keuangan. Misalnya, masyarakat yang perlu investasi memerlukan akses tentang manajemen asset. Masyarakat pelaku UMKM memerlukan informasi tentang dana bergulir, dana pendampingan dan akses keuangan lainnya yang mempercepat tumbuhkembangnya para pelaku UMKM. Beberapa contoh sumber-sumber keuangan yang mungkin di akses oleh pelaku usaha antara lain; Asuransi pertanian di Jasindo dimana petani hanya perlu membayar 20% premi dan sisanya disubsidi oleh pemerintah. BRI memiliki KUR dengan tingkat jasa 9%, BPD memiliki pinjaman murah dengan tingkat jasa 7%, BPR yang menyelenggarakan pinjaman tanpa jaminan di plafon tertentu dan BUMDES yang 30% akan mewujud dalam ongkos kerja dan lain sebagainya. Informasi-informasi semacam ini sangat perlu tersosialisasi dengan cepat kepada masyarakat sehingga ada respon positif dari masyarakat dan pelaku usaha.

Atas nama Pemkab Kabupaten Banyumas, Bapak Didi Rudwianto selaku Asekbang Kesra Setda Banyumas,   menyampaikan bahwa hasil-hasil rumusan TPKAD ini akan dibentuk pokja (kelompok kerja) yang bertugas meng-operasionalkan di lapangan. Dalam rangka men-sukseskan TPKAD ini, Pemkab Banyumas sudah membentuk pokja-pokja dengan melibatkan SKPD-SKPD di lingkungan Kabupaten Banyumas. Pokja-pokja ini selanjutnya akan ber-sinergi dengan pokja yang dibentuk oleh OJK  dan atau pelaku ekonomi lainnya. Focus dan terukur adalah ndikator kerja TPKAD ini sehingga bernilai manfaat yang nyata bagi peningkatan ekonomi daerah. TPKAD harus efektif memainkan peran sebagai PR (Public Relation).

TPKAD Banyumas dipimpin oleh Bapak Wahyu Budi Saptono yang kesehariannya menjabat sebagai Sekda Kabupaten Banyumas. Bertindak selaku wakil ketua bapak Farid Falatehan  yang kesehariannya bertugas sebagai Kepala Kantor OJK Perwakilan Purwokerto. Bapak Didi Rudwianto berposisi sebagai sekretaris  yang kesehariannya bertindak selaku Asekbang Kesra Setda Banyumas.

Awalnya TPKAD dibentuk untuk membantu pemerintah daerah setempat (dimana OJK ada di daerah tersebut) dalam mengembangkan UMKM. TPKAD-TPKAD  di lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Semarang, Solo, Tegal, Purwokerto) rencananya akan dilaunching tangal 11 april 2016 di Kota Brebes dan rencananya di hadiri oleh Presiden. Sementara itu, di Kabupaten Banyumas launching di targetkan pada minggu kedua April 2016.

Dalam prosesi diskusi, beberapa pemikiran dan gagasan yang berkembang dijelaskan berikut ini :

1.      UMP (Universitas Muhammadiyah Purwokerto). Pak Darmawan selagu delegasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP  menyampaikan tentang perlunya mengembangkan jumlah entrepreneur dan juga pendampingan UMKM. Dalam hal ini UMP siap mencetak para wirausahawan baru.

2.      STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri). Delegasi STAIN mendorong perlunya pengembangan focus pada pengembangan kesempatan bagi masyarakat pinggiran. 

3.   Berkaitan dengan efektifitas pencapaian target, Delegasi Bapeda Bapak Jaka  mengusulkan 3 (tiga) Pokja yang diusulkan Bapeda Banyumas, yaitu ; (i) Pokja UMKM dan Industri Kreatif; (ii) Pokja Pertanian dan koperasi dan; (iii) Pokja Edukasi dan dana desa.

4.    Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa dalam menumbuhkembangkan pelaku UMKM, Dinas Pendidikan  memiliki 3 (tiga) SKB, yaitu; (i) SKB Purwokerto; (ii) SKB Ajibarang dan; (iii) SKB Kalibagor. Dari proses interaksi dengan para pelaku UMKM ditemukan bahwa proses produksi sudah berjalan dengan baik. Persoalan utamanya adalah pemasaran dan hal ini sangat memerlukan solusi. Beliau juga menyampaikan perlunya kemitraan dengan pelaku usaha besar, baik dalam tujuan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia maupun dalam memperluas akses pemasaran. 

5.  Bapak Fadil dari BI Purwokerto menyampaikan bahwa sampai saat ini dari 1,6 juta masyarakat Banyumas, ternyata hanya 12% atau sekitar 200 ribuan yang sudah meng-akses perbankan. “Bank tumbuh apabila bisnis tumbuh”, prinsip ini yang kemudian menjadi motivasi untuk terlibat dalam upaya menumbuhkembangkan pelaku UMKM.

6.   Bung Dimas Gustaman selaku perwakilan Hipmi BPC Banyumas menyarankan untuk mengefektifkan diskusi dengan mereferensi fungsi dasar TPKAD sebagai edukator bagi masyarakat dalam hal meng-akses lembaga keuangan. Hal-hal yang bersifat teknis menjadi materi bahasan di pokja-pokja.

7.      Dinas pertanian menyerukan perlunya sosialisasi yang lebih edukatif sehingga masyarakat petani merasa lebih familiar dengan lembaga keuangan. Percaya diri petani harus dibangun agar merasa nyaman dengan lembaga keuangan. Disisi lain, lembaga keuangan harus membangun kepedulian terhadap petani.

Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dari rakor kali ini adalah :

Memperhatikan pemikiran dan gagasan yang berkembang, ada 3 (tiga) pokja yang akan dibentuk :

1.      pokja pertanian dipimpin oleh perwakilan OJK dan perwakilan dinas pertanian.  Beberapa rancang programnya : (1) pembentukan LKM; (ii) sertifikasi asset /legalisasi.    

2.      Pokja UMKM dan industri kreatif dipimpin oleh Disperindagkop (selaku ketua), BRI (selaku wakil) dan bertindak sebagai anggota PNM dan Pegadaian. Beberapa rancang programnya : (i) Akses keuangan untuk UMKM produk unggulan Gula kelapa, Minyak Atsiri dan batik; (ii) Akses keuangan untuk industri kreatif dan; (iii) sertifikasi asset /legalisasi.   

3.      Pokja sosialisasi dan edukasi. Pokja ini dipimpin oleh Pemda dan OJK. Beberapa rancang programnya antara lain Roadshow bersama ke beberapa daerah dan komunitas.