OLEH-OLEH DARI WORKSHOP PENGUATAN UMKM MENGHADAPI MEA (MASYARAKAT EKONOMI ASEAN)

WORKSHOP PENGUATAN UMKM KABUPATEN BANYUMAS

A.  Pengantar

Diinisiasi oleh Pemda Kab Banyumas, pada tanggal 27-28 Agustus 2015, bertempat di Rumah Makan d Garden, Jalan Suparno Purwoketo, digelar sebuah lokakarya (workshop) yang mengangkat tema “Penguatan UMKM Kabupaten Banyumas dalam menghadapi MEA”. Yang menjadi narasumber dalam acara ini adalah :

1.    Narasumber hari I :

• Duta besar/Watapri ASEAN dengan thema : Lanskap Ekonomi ASEAN dan Peran UMKM
• Kemenkop dan UMKM RI dengan thema : Standarisasi dan Pengemasan Produk UMKM.
• Pusat Studi ASEAN UGM dengan thema : Perbandingan Kebijakan Pengembangan UMKM dna negara ASEAN Lainnya.

2.   Narasumber hari II :

• Kementrian Perdagangan dengan thema : Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai Regional Supply Chain.
• Perbankan (BI Purwokerto) Perbankan dalam Mekanisme Perdagangan International  

 

B.  Sambutan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas

Dalam sambutannya di pembukaan acara, wakil  Bupati Kab Banyumas (cq. dr.Budi) mengingatkan  Indonesia akan menjadi korban bila tidak menyiapkan diri. Indonesia akan dibanjiri barang impor dan pelaku usaha lokal hanya akan menjadi penonton. Untuk itu, semua pelaku UMKM harus berbenah dan bersinergi demi peningkatan daya saing‎ sehingga UMKM lebih siap kala MEA di berlakukan.

Untuk mendukung hal tersebut, maka kendala-kendala untuk berkembang bisa teratasi termasuk perbaikan regulasi yang sekiranya dipandang menghambat laju tumbuhkembang UMKM. Sebagai bagian dari upaya penyiapan tersebut, Pemkab melakukan berbagai upaya termasuk workshop dengan harapan bisa membangun kesamaan visi, persepsi dan langkah menuju kemenangan dan kesuksesan di era MEA diberlakukan nanti tgl 31 Desember 2015. Beliau mengingatkan dan sekaligus menyemangat agar kekuatan ekonomi lokal Banyumas  dimobilisasi sedemikian rupa, sehingga melahirkan semangat untuk menaikkan kapasitas dan kualitas produk yang tidak hanya berorientasi  pada pemenuhan pasar lokal tetapi juga nasional dan internasional. 

C.  Resume Materi Hari I

C.1. Pendahuluan

Keterbatasan dalam menyerap segala materi yang dipresentasikan oleh para nara sumber dan dilandasi oleh semangat berbagi informasi dan juga saling menyemangati, penulis mencoba membuat resume sederhana dan men-share dalam blog ini. Resume ini mencoba menyajikan intisari dari materi-materi yang tersampaikan di hari pertama dari 2 (dua) hari yang direncanakan.   

C.2.  Sekilas Tentang MEA

Muasal Keterlibatan Indonesia dalam MEA

10 negara anggota ASEAN menempatkan misinya bersama-sama dalam bidang politik, keamanan, sosial budaya dan ekonomi, yang dikenal dengan istilah MEA (Masyarakat Ekononomi Asean)/AEC (Asean Economic Community). Hal yang mendasari Indonesia menjadi bagian dari kesepakatan ini, antara lain :

1.       MEA diyakini akan memperbesar peluang pasar bagian poduk-produk (625 juta penduduk di kawasan ASEAN).

2.      Tumbuhnya perasaan “we feeling” dan solidaritas. Sebagai contoh saat Indonesia mengalami tsunami dan bencana alam, temen-temen ASEAN memberikan respon cepat dalam semangat solidaritas. Hal ini lah yang dimaksud dengan “we feeling” diantara sesama negara ASEAN.

3.      Integrasi kawan ASEAN telah dirancang dan dikonsepkan utamanya untuk kemakmuran masyarakat ASEAN, dengan visi untuk membentuk Komuniatas ASEAN yang damai, makmur dan saling peduli.

4.      Intinya, komunitas ASEAN 2015 adalah peluang.

Pilar MEA :

1. Pasar tunggal dan basis produksi (arus barang, arus jasa, arus investasi, arus modal, arus tenaga kerja, sektor prioritas integrasi)
2. Pembangunan ekonomi yang merata (pembangunan UMKM, Initiative for ASEAN integration (IAI): negara maju di ASEAN membantu negara berkembang di ASEAN dalam 7 proyek prioritas.)
3. Kawasan ekonomi berdaya saing; kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, HAKI, pembangunan infrastruktur, perpajakan dan E-Commerce.
4. Integrasi pada perekonomia global; pendekatan terpadu terhadap hubungan eksternal; peningkatan partsipasi dalam jaringan pasokan global.

Tantangan Pemberlakuan MEA

Ada beberapa tantangan dalam pemberlakuan MEA tersebut, yaitu :

1.       Tantangan pilar ekonomi dalam hal ini, yaitu : globalisas dan konektivitas, krisis pangan dan energi; krisi ekonomi global dan kesenjangan ekonomi. Sebenarnya januari 2010, 6 (enam) negara Asean sudah terjadi pasar bebas di ASEAN, termasuk Indonesia, sehingga Indonesia tidak terlalu kaget dengan pemberlakukan MEA.

2.      tantangan Pilar Sosial-Budaya adalah : Bencana Alam, keragaman budaya, kelompok rentan, lingkungan, kesehatan dan pendidikan, pekerja migran.

Data statistik menunjukkan bahwa peran UMKM terhadap perekonomian negara-negara ASEAN sangat significant, hal ini terlihat dari tabel berikut ini :

Negara	Proporsi UMKM	Tahun	Proporsi tenaga kerja	Tahun	GDP
Brunei	98,2%	2010	58%	2008	23%
Kamboja	99,8%	2011	72,9%	2011
Indonesia	99,9%	2011	97,2%	2011	58%

Sumber data : ASEAN SME Policy Index 2014

4 (empat) Hal Yang Harus Diantisipasi

4 (empat)  Hal Yang Harus Diantisipasi Dalam ASEAN Economic Community, yaitu :

a.      Implementasi AEC berpotensi menjadikan Indonesia sekedar pemasok energi dan bahan baku bagi industrilasasi di kawasan ASEAN, sehingga manfaat yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam minimal.

b.      Melebarnya defisit perdagangan jasa seiring peningkatan perdagangan barang.

c.       Implementasi AEC akan mendorong masuknya investasi ke Indonesia dari dalam dan luar ASEAN

d.      Implementasi AEC juga akan membebaskan aliran tenaga kerja sehingga harus mengantisipasi dengan menyiapkan strategi karena potensi membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) akan berdampak pada naiknya remitansi TKA yang saat ini pertumbuhannya lebih tinggi daripada remitansi TKI. Akibatnya, ada beban tambahan yaitu dalam menjaga neraca transaksi berjalan dan mengatasi masalah pengangguran.

Makna MEA bagi UMKM

Beberapa makna MEA bagi UMKM adalah sebagai berikut :

1. “Suply Chain”. UKM perlu mempersiapkan diri untuk berkontribusi dalam proses produksi secara lintas batas.
2. potensi market yang lebih luas 
3. Trade Facilitation. MEA memfasilitasi platform perdagangan, investasi dan mobilitas jasa dalam lingkup regional.

Hambatan Yang Dihadapai UMKM

Untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya, UMKM memiliki permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1.       Pengetahuan tentang pasar (Desain, standarisasi produk, prosedur ekspor)

2.      Keterbatasan modal.

3.      Organisasi dan manajemen

4.      Inovasi desain

5.      Sentuhan teknologi

6.      Jaringan pasar terbatas lokal.

7.      Legalisasi (sertifikasi halal, SPIRT dan sebagainya).

Sebuah Hasil penelitian dengan studi kasus di DIY, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM berkaitan dengan pemberlakukan MEA yaitu:

1.       Secara mikro

1. Rendahnya pemahaman terhadap MEA
2. Rendahnya akses ke Institusi keuangan
3. Rendahnya pemanfaatan ICT
4. Masih Inward looking (masih berorientasi pasar lokal)

2.      Secara makro

1. Biaya ekspor terus meningkat sejak tahun 2005 dan merupakan yang termahal ketiga di ASEAN
2. Biaya impor justru termurah ketiga ASEAN

Berkaitan dengan kesiapan UMKM dalam menghadapi MEA, maka pemerintah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1.       UMKM perlu dibekali pemahaman mengenai konsep pasar tunggal dan basis produksi regional.

2.      Pembentukan “trading house” di daerah dengan fungsi Exhibition, information desk dan pelayanan sertifikasi.

3.      Peningkatan kapasitas UKM tidak hanya dari segi permodalan namun akses terhadap teknologi dan inovasi.

4.      Business Matching dalam arti peningkatan kemitraan subcontracting antara UKM dengan usaha besar dan investor.

5.      Reformasi birokrasi terkait prosedur perizinan ekspor dan percepatan pembangunan infrastruktur

Dalam presentasi nara sumber juga terungkap pentingnya pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna dalam mendorong laju tumbuhkembang UMKM. Data Jan 2015 menunjukkan bahwa dari total penduduk 255,5 juta ternyata 72,7% adalah pengguna aktif internet dan 72 juta orang memiliki akun media sosial . Artinya, internet sangat berpeluang dimaksimalkan untuk kepentingan pemasaran, pencarian informasi bahan baku yang murah dan lain sebagainya.    

C.3. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Dalam Pengembangan UMKM

Dalam penangangan UMKM masih sering terjadi tumpang tindih antara satu institusi dengan institusi lainnya, sehingga satu pelaku UMKM sering menjadi obyek pembinaan dari berbagai intitusi atau lembaga. Untuk itu, dnadang perlu untuk melakukan koordinasi sehingga mempermudah dalam melakukan pengukuran efektivitas pembinaan UMKM di Kabupaten Banyumas. Sementara itu, dalam urusan menumbuhkembangkan UMKM, Pemkab Banyumas merujuk pada 4 (empat) kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu :

1.       Peningkatan sentral atau klaster dalm upaya pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan OVOP ( One Village One Product).

2.      Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kewirausahaan.

3.      Peningkatan kualitas dan standarisasi produk UMKM

4.      Menyiapkan skema pembiayaan dengan bunga murah (LPDB)-UMKM untuk pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.      

Merujuk pada kebijakan tersebut diatas, Pemkab Banyumas memiliki 5 (lima) Aksi daerah dalam mengembangkan pelaku usaha UMKM di lingkungan Kabupaten Banyumas, yaitu:

1.       Peningkatan sentral atau klaster dalm upaya pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan OVOP ( One Village One Product), yaitu dalam bentuk :

a.      Penetapan kawasan strategis (Perda RTRW)

b.      Pengembangan Desa Usaha Mandiri/Desa berdikari/Desa mandiri sejahtera

c.       Pembinaan koperasi dan UMKM

d.      Pengembangan usaha Agribisnis Pedesaan.

e.      Penyediaan bantuan sarana pra-sarana produksi.

2.      Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kewirausahaan.

a.      Pembinaan/pendampingan klaster2 industri

b.      Penyediaan sarana pelatihan teknis dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja

c.       Pengembangan kewirausahaan kepariwisataan.

d.      Penyuluhan teknis peningkatan kualitas produk pertanian.

3.      Mengembangkan skema pembiayaan dengan bunga murah melalui LPDB-UMKM.

a.      Penyediaan permodalan UMKM melalui dana bergulir.

b.      fasilitasi kredit lembaga keuangan

c.       Pengembangan usaha simpan pinjam dalam program pemberdayaan masyarakat.

d.      Pembinaan lembaga keuangan mikro.

4.      Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk UMKM

a.      Pembinaan pengolahan produk berkualitas

b.      penelitian dan pengembangan bahan produksi

5.      Mengembangkan fasilitasi pemasaran produk melalui kualitas infra struktur dan aksesibilitas pasar.

a.      fasilitasi forum-forum koordinasi pengembangan ekonomi.

b.      fasilitasi pemasaran produk UMKM

c.       Peningkatan pomosi dan kerjasama investasi.