MENG-ARUS
UTAMAKAN UMKM
Tulisan ini
berisi tentang oleh-oleh dari satu rapat persiapan “Temu Usaha” yang akan
dilaksanakan BPMPP (Badan Penanaman Modal dam Pengurusan Perizinan) Kabupaten Banyumas. Tema yang akan diusung
kali ini adalah tentang "permodalan yang dikemas dalam tajuk
“membangun
jejaring permodalan dan pendanaan usaha bagi umkm/pengusaha local”.
Target pentemaan ini adalah terbangunnya jejaring permodalan/pendanaan usaha
diantara lembaga keuangan perbankan/jasa keuangan dan pengusaha umkm.
Hadir dalam
acara rapat persiapan ini antara lain; pewakilan BRI (Bank Rakyat Indonesia), perwakilan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pejabat dan Staff
di lingkungan Jajaran BPMPP, perwakilan Hipmi, perwakilan Kadin, Ketua forum
komunikasi UMKM Banyumas, perwakilan Bappeda, perwakilan Disperindagkop, perwakilan
Dinas Pertanian dan Peternakan dan Perwakilan kelurahan/pemdes.
Menurut rencana, pelaksanaan agenda ini akan dilaksanakan
15 oktober 2015 di Garden Hall, Purwokerto. Acara ini sendiri akan
menghadirkan 3 (tiga) nara sumber yaitu : perwakilan pengusaha lokal/Hipmi, Kementrian
Koperasi dan Umkm dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sementara itu, acara ini
akan dihadiri: (i) Perwakilan paguyuban
UMKM sejumlah 40 (empat puluh) orang;
(ii) Perwakilan HIPMI sejumlah 5 (lima) orang; (iii) Perwakilan Kadin Banyumas
dijatah 5 (lima) orang; (iv) Pelaku UMKM individu sejumlah 10 (sepuluh orang);
(v) SKPD terkait 10 (sepuluh) orang dan; (vi) Pelaku usaha di bidang keuangan sejumlah
30 (tiga puluh)orang.
Menanggapi rencana kegiatan ini, Hipmi mengapresiasi pen-temaan
yang dilakukan oleh BPMPP kali ini. Mas Dimas berpendapatan bahwa persoalan
UMKM itu tidak semata-mata permodalan, tetapi persoalan mindset dan manajemen sehingga UMKM sulit untuk berkembang.
Berkaitan dengan pelaksanaan temu usaha ini , Mas Dimas berpesan perlu
tindaklanjut yang konstruktif sehingga agenda ini bisa meng-akselerasi
pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Disamping itu, beliau juga mengusulkan agar pada
pegelaran acara nanti dibuatkan stand-stand yang akan diisi para pelaku usaha jasa
keuangan sehingga para pelaku UMKM yang hadir bisa langsung meng-akses
informasi awal tentang peluang-peluang permodalan.
Sementara itu, Disperindagkop Kab.Banyumas menjelaskan bahwa
jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas kurang berjumlah 66.000,oo (enam puluh
enam ribu orang), sehingga hal ini sangat potensial di tumbuhkembangkan agar kontribusinya
terhadap perekonomian daerah bisa ditingkatkan secara optimal. Disperindagkop
melalui perwakilannya Ibu Endang juga menjelaskan bahwa Pemkab Banyumas sudah menyediakan
satu media bagi pemasaran produk-produk UMKM, yaitu Gedung Prasista Hasta. Disamping untuk
media ajang produk-produk UMKM, gedung ini juga merupakan tempat diskusi dan
bertemunya para pelaku usaha. Ketua Paguyuban
UMKM, Ibu Sri bertestimoni bahwa sampai detik ini sudah ada 180 pelaku UMKM yang
memanfaatkan gedung ini untuk memasarkan produknya. Beliau juga memaparkan beberapa
realitas UMKM antara lain :
1.
persoalan utama yang di dialami oleh UMKM adalah
pemasaran dan permodalan.
2. Keberpihakan diperlukan juga untuk mendukung produk-produk
UMKM seperti menjadikan produk batik lokal sebagai pakaian wajib bagi segenap
PNS.
3. Praktek rentenir juga sudah merupakan persoalan yang
memerlukan solusi, khususnya dalam permodalan UMKM.
Dalam rangka mensukseskan agenda ini, Perwakilan Bapeda
menyarankan untuk melibatkan para suplier yang mungkin bisa menolong UMKM agar
lebih cepat berkembang. Sementara itu, perwakilan BRI menginformasikan
bahwa Presiden sudah menandatangani Anggaran KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebesar
Rp 30 triliun dimana 80% penyalurannya dilakukan melalui BRI. Bambang
(kasubag pengawasan bang) dari OJK menyampaikan tentang tufoksi utama OJK yaitu;
mengatur, mengawasi, melindungi konsumen/nasabah dan diikuti dengan literasi dan edukasi kepada
masyarakat. Dalam rangka mendukung pengembangan UMKM, beliau menekankan
perlunya "sikap jujur" dari para pelaku UMKM sehingga mempermudah
pihak perbankan melakukan treatmen agar
tumbuh dan berkembang. Salah satu Pak lurah purwokerto kidul menegaskan dukungannya
terhadap ide Mas Dimas dimana perlu ada stand-stand perbankan dan juga stand BPMPP
sehingga para pelaku UMKM bisa mengakses informasi yang diperlukan, khususnya
yang berkaitand dengan permodalan dan pengurusan perizinan. Pak Aris selaku Kabag Pemasaran BPMPP mengingatkan
agar aspek legalitas produk-prosuk UMKM dilengkapi
sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Disamping itu, hal ini
juga bagian dari mempersiapkan UMKM dalam menghadapi MEA di penghujung 2015
nanti.
Sementara itu, penulis yang kebetulan mewakili Kadin
Banyumas menekankan perlunya peng-arus utamaan UMKM. Hal ini berdasarkan fakta
data dimana tahun 2014, UMKM menyumbang PDB sebesar 56%. UMKM juga berkontribusi
sampai 97% dalam urusan penyerapan tenaga kerja dimana 70% nya dilakukan oleh
UMK. Hal ini mendorong kesimpulan bahwa UMKM adalah penopang ekonomi bangsa
sehingga harus menjadi aus utama konsentrasi kebijakan. Untuk mendukung hal
tersebut, segenap stake holder perlu duduk bersama untuk merumuskan ”road map”
yang akan menjadi guidance dalam
mengakselerasi pertumbuhan UMKM, khususnya di lingkungan Kabupaten Banyumas. Gagasan ini di apresaite oleh BPMPP dan juga Disperindagkop & UMKM Kab Banyumas dan akan ditindaklanjuti dalam diskusi yang lebih intensif.
Posting Komentar
.