INVENTARISASI GAGASAN AWAL PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH

INVENTARISASI GAGASAN AWAL PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH KABUPATEN BANYUMS, PROP. JAWA TENGAH

A.  PROLOG

Penulis berkesempatan hadir di satu agenda yang sangat strategis dan menambah wawasan. Dalam kapasitas sebagai delegasi Kadin  (Kamar agang dan Industri) Banyumas, penulis menghadiri agenda yang diselenggarakan oleh Pemkab Banyumas, Jawa Tengah, yaitu “Inventarisasi Gagasan Awal Pengembangan Potensi Wilayah”. Hadir dalam acara ini antara lain Bupati Banyumas, Pihak Perguruan Tinggi, Perbankan, LSM-LSM, Kadin Banyumas, Dekopinda dan SKPD di lingkungan Pemkab Banyumaas. 

B.  PEMIKIRAN dan GAGASAN YANG BERKEMBANG

Dalam sambutannya,  Bupati Banyumas, Bapak Ir. Husein, menyampaikan bahwa perubahan RTRW Banyumas akan dilakukan tahun 2016. Oleh karena itu, penyelenggaraan workshop ini dimaksudkan untuk menyerap berbagai masukan dari segenap audience sehingga menghasilkan pemikiran konstruktif yang bisa meng-akselerasi pembangunan wilayah Banyumas. Beliau juga meng-informasikan bahwa akan dibangun jalan tol sampai wilayah Banyumas sehingga hal ini akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Banyumas (cq.Pak eko) menginformasikan bahwa saat ini juga sedang dibahas tentang menghidupkan kembali jalur kereta api purwokerto-wonosobo. Ini menjadi factor yang diharapkan bisa mendukung laju pertumbuhan ekonomi wilayah Banyumas. Berkaitan dengan agenda hari ini, beliau menekankan bahwa acara ini merupakan awalan dari penyusunan konsep pengembangan wilayah Kab Banyumas.  

Acara ini juga menghadirkan seorang nara sumber dari perwakilan  Forum peduli Banyumas, Bapak  Narto. Dalam paparannya, beliau menyampaikan beberapa hal, antara lain:

1. Potensi Banyumas yang paling besar adalah di bidang pariwisata dan tambang. Tambang memiliki potensi besar namun memiliki kendala yang tidak sedikit untuk mengembangkannya.  Sementara itu, dalam hal pariwisatan, beliau menyarankan adanya perbaikan infrastrukur yang mendukung perkembangan pariwisata di wilayah Kab.Banyumas. Beliau meyakini bahwa banyaknya obyek wisata membuat sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan. ‎Bahkan Banyumas seharusnya menjadikan sektor pariwisata sebagai backbond  ekonomi Banyumas. Belia juga mengungkapkan adanya potensi negative  dari ekonomi berbasis pariwisata, yaitu timbulnya persoalan-persoalan sosial seperti prostitusi, premanisme dan penyakit sosial lainnya. Namun. Ketika efek dari dampak-dampak  yang ditimbulkan sudah diantisipasi oleh Pemkab sejak dini, maka dampak negatif tersebut dapat ditekan sedemikian rupa.
2. Dalam hal mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kab.Banyumas beliau mengusulkan rencana model yang membagi wilayah menjadi 9 (sembila) zona. Aplikasi usulan ini harus diikuti dengan kelengkapan RTRW/RDRTK, sehingga mempermudah didalam mengoperasionalkannya. Gagasan atas zona pembangunan dimaksudkan sebagai masukan dalam percepatan pengembangan ekonomi Banyumas sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Model Zona semacam ini juga merupakan bentuk antisipasi agar pemanfaatan lahan berjalan efektif dan nilai ekonomis nya pun terjaga. Sebagai contoh misalnya sebuah wilayah yang sudah di kaveling untuk pengembangan cabai, maka zona lain tidak boleh melakukan kegiatan serupa dan tetep concern pada peruntukan lahannya.  Pada akhirnya, pen-zona-an ini akan menghindari terjadinya tabrakan antara satu dengan lainnya.
3. Ketika dikaitkan dengan pemberlakuan AFTA, Banyumas harus berjuang agar menjadi tujuan investasi yang menarik bagi investor. Untuk itu, pembenahan harus dilakukan sedemikian rupa seperti kelayakan infra struktur  dan kemudahan perizinan tanpa mengabaikan hukum yang berlaku dan dampak yang ditimbulkan.  Jika hal ini tidak diilakukan maka bukan tidak mungkin Banyumas hanya akan menjadi penonton dan juga berpotensi meningkatnya angka kemiskinan. Berkaitan dengan investasi khususnya tentang SDM, negara China patut  menjadi contoh yang menginspirasi dimana tenaga kerja asing hanya boleh pada level manager keatas, sementara pada level bawahnya mutlak harus  di isi oleh SDM lokal. Disamping itu, juga harus ada jaminan terjadinya transfer of knowledge sehingga memungkinkan lokal untuk mandiri diwaktu tertentu.
4.  Menyinggung tentang sektor pertanian, diperlukan adanya model pertanian terpadu (integrated farming) yang meliputi on farming dan off farming serta diikuti dengan pengembangan industri yang relevan dengan hasil pertanian dari sebuah wilayah.

Diakhir presentasinya, beliau menegaskan bahwa hal-hal  yang disampaikan dalam presesntasi baru tahap gagasan yang bersifat global. Untuk menyusun konsep secara integrative diperlukan survey detail terhadap potensi-potensi yang ada dalam satu kawasan/wilayah. 

Dalam sesi diskusi ada beberapa pemikiran yang cukup menarik, antara lain :

1. Perlu ada kesesuaian antara RPJP dengan RTRW.
2. Peng-arus utamaan Sektor Pariwisata di Banyumas sudah tepat dan Banyumas harus menjadi “bali” nya Propinsi Jawa tengah. Ragam obyek wisata harus dikemas keunikannya sehingga memiliki nilai jual yang baik.
3. Dalam bidang pertanian, disamping membangun infrastruktur juga perlu memperhatikan "maintenance" sehingga fungsinya akan senantiasa terjaga dan tidak menghambat. 
4. Ada harapan besar agar potensi besar yang ada di Banyumas disambut oleh para investor lokal pula sehingga hasilnya kembali ke lokal Banyumas.
5. Luasnya wilayah Banyumas mengingatkan kembali tentang ide pemekaran wilayah yang pemikiran dasarnya diawali dari semangat untuk memberi pelayanan masyarakat lebih baik dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  

Akhirnya, agenda ini di tutuk sekitar jam 14.00 Wib dan disampaikan akan ada pertemuan lanjutan untuk mengeksplorasi gagasan yang lebih banyak lagi.