MENGGAGAS OPTIMALISASI PERAN TPAKD KAB. BANYUMAS

Jumat, 08 Maret 20190 komentar


MENGGAGAS OPTIMALISASI PERAN TPAKD KAB. BANYUMAS 

Hari ini, Jum’at, 07 Maret 2019, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kab Banyumas  menggelar rakor di ruang meeting Serayu Kantor OJK (Otoritas Jasa keuangan) Perwakilan Purwokerto  yang beralamat di jalan Gerilya,  Purwolerto. Tim ini di ketua oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan para stake holder antara lain Assosiasi Perbankan, BI, OJK, Kampus-Kampus di Lingkungan Kab, Banyumas, OPD Kab Banyumas, Kadin Banyumas dan lain sebagainya.  Fokus utama pertemuan kali ini adalah “Kajian Potensi Ekonomi dan Akses Keuangan Daerah”. Untuk itu, pertemuan kali ini  mencoba menyusun kajian potensi unggulan/sektor prioritas di daerah sebagai acuan dalam rangka pernyusunan program kerja.

Mewakili tuan rumah dan sekaligus pengurus TPAKD  Kab Banyumas,  Bapak Sumarlan yang juga pimpinan OJK,  menyampaikan bahwa TPAKD merupakan merupakan media percepatan kesejahteraan masyaralat dan peningkatan ekonomi daerah melalui percepatan akses keuangan daerah. Selanjutnya,  Bapak Sumarlan memaparkan beberapa program yang sudah dilakukan oleh TPAKD Kab Banyumas dalam men-sukseskan keberadaan dan peran strategis TPAKD antara lain ngobrol bareng wartawan, business matching,  pembiayaan murah umkm,  lomba jurnalistik,  roadshow, fasilitasi umkm,  program laku semar (layanan keuangan anti rentenir) dan lain sebagainya. Untuk program  Laku Semar belum bisa sepenuhnya mampu menghilanglan praktek rentenir. Hal ini dikarenakan adanya keunikan pelayanan rentenir yang tidak mengenal jam waktu pelayanan sebagaimana pelaku jasa keuangan formal.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asekbang) Sekda Kabupaten Banyumas Ir Didi Rudwianto M Si, yang hadir mewakili Sekda Kab Banyumas selaku pompinan TPAKD Kab banyumas memyampaikan apresiasi dan terimakasih  terhadap peran serta dan kinerja TPAKD dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan daerah. “Presiden melalui Menko menyampaikan bahwa eksistensi TPAKD masih perlu terus digenjot mengingat akses keuangan daerah masih dibawah 50 prosen. Hal ini berbeda dengan negara tetangga seperti thailand yang sudah menyentuh angka 70 prosen. Untuk itu,  TPAKD harus mewujud menjadi SUPERTEAM  dan bukan SUPERMAN”.  Sebagai awalan,  penyatuan nawaiitu (baca: niat) diperlukan sehingga mendorong terbangunnya penyatuan energi dan sinergitas”, tegas beliau dalam sambutan dan arahannya

Disamping masing-masing instansi, institusi dan organisasi tetap fokus pada tugas dan tanggungjawab yang melekat sesuai bidang kerjanya masing-masing, perlu dibangun semacam irisan  yang merupakan ruang kolaborasi dan sinergitas yang mendorong akselerasi masyarakat dalam hal mengakses keuangan daerah. Sejalan dengan itu,  diperlukan perencanaan yang komprehensif dan terukur serta diikuti dengan monev (montitring dan evaluasi) dan koordinasi yang intensif", lanjut Bapak Didik rudwianto. 

"terjadi peningkatan Kredit UMKM pada tahun 2018. Hal ini mendorong optimisme untuk terus tumbuhkembang.  Mempermudah akses merupakan salah satu yang layak dikaji untuk menekan ruang pelaku uang informal (sebutan lain bagi para rentenir), seperti jam layanan, regulasi yang lebih sederhana, jasa yang lebih rendah.  Sosialisasi akses keuangan juga perlu lebih ditingkatlan agar masyarakat lebih memahami secara utuh.  Disamping itu, peningkatan kapasitas UMKM  perlu  dilakukan sehingga  lebih berpeluang untuk berkembang  dan  semakin layak dari perspektif pelaku bisnis jasa keuangan.  Dalam satu kajian tentang UMKM yang dilakukan BI Perwakilan Kantor Purwokerto, masalah legalitas/perizinan dan pernodalan merupakan 2 (dua) hal yang kerap menjadi masalah di lingkar UMKM dalam meng-akses keuangan.  Sebagai satu catatan, Industri pengolahan, hiburan dan pariwisatan  menjadi sektor primadona yang berkontribusi dalam angka pertunbuhan ekonomi. Sementara itu, perdagangan dan pertanian menjadi sektor berikutnya", ungkap Pak Agus Chusaini selahu pimpinan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Purwokerto.

Mewakili akademisi, ada beberapa pemikiran dan gaagsan yang mengemuka, yaitu :
  1. .      Prof Suli, yang juga Dekan Ekonomi FEB Unsoed menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan perlu memperhatiak “value/nilai tambah” yang diinginkan oleh para pelaku UMKM.  Untuk itu, dalam mengusun regulasi perlu memperhatikan "cost lebih rendah dan value/nilai lebih tinggi"  sehingga efektif dan disambut baik oleh para pelaku UKM.  Untuk itu,  perlu dikaji Time Cost (kecepatan pelayanan),  pshycoloist cost (seperti ketidaknyamanan UMKM ketika disurvey dan di intervew) dan juga   learning cost. Jika hal ini tidak dilakukan maka kebijakan monetery cost berupa penurunan jasa tidak akan berjalan efektif. Pasca penyusunan formula, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah proses sosialisasi dan edukasi secara massif. 
  2. .      Bapak Dharmawan, akademisi dari UMP menyoroti tentang efektivitas peningkatan akses keuangan terhadap pertumbuhan bisnis. Perlu dipastikan bahwa penambahan modal  bukan bermakna pertumbuhan konsumsi yang berarti tidak tepat sasaran.  Tegasnya,  perlu dipastikan bahwa peningkatan akses keuangan akan berdampak pada pertumbuhan produktivitas UMKM.  Disamping itu, pendampingan dinilai perlu agar program berjalan lebih efektif. 
  3. .      Bapak Azis,  akdemisi dari FEBI IAIN,  menyoroti tentang multiplier effect keberadaan perguruan tinggi. Beliau melihat bahwa bisnis kos-kosan merupakan peluang usaha bagi masyarakat yang tadinya tidak memiliki usaha.  Sebagai contoh, rumah gedek yang lantai nya tanah ketika diberi akses keuangan sehingga bisa menjadi kos-kosan. Gagasan semacam ini dimaksudkan agar  keberadaan kampus tidak saja menjadi peluang bagi para pemilik modal  tetapi juga bagi masyarakat kelas bawah. Dipenghujung, Bapak Azis ber-testimoni tentang satu telusur beliau dengan para tukang becak yang sering main kartu.   Uniknya, saat ditanya alasan mereka melakukannya sungguh mencengangkan, karena mereka merasa  dengan bermain kartu selalu ada "harapan" yang berpeluang untuk diraih.  


Bapak Sugeng,  Pimpinan BPR/BKK menanggapi bahwa Pemerintah Banyumas memiliki paket
pinjaman murah dengan jasa hanya 2 (dua)  prosen dengan plafond Rp 1.000.000 sd Rp 2.000.000. Mereka dibuat berkelompok (5 -20 orang) dan hanya boleh memperoleh satu kali saja pinjaman.  Sampai hari ini tercatat nilai serapannya lenimenyentuh angka Rp 13 Milyar dan masih ada plafond yang tersedia untuk di akses senilai Rp 10.5 milyar. Pinjaman lunak ini tidak dikenakan biaya provisi dan administrasi.  Beliau juga mengharap bisa bekerjasama dengan pihak kampus dan akademisi sehingga program ini lebih bisa memberikan dampak kepada  masyarakat tidak terkecuali mahasiswa/i yang punya kesulitan dalam hal biaya kuliah dan atau lainnya yang mendukung proses pendidikan para mahasiswa.   

Pak Widarso,  Kepala Dinas Pertanian Kab Banyumas, mengkisahkan tentang nasib petani dimana secara ekonomi sulit mencari titik kelayakannya.  Perlu solusi komprehensif agar penderitaan persoalan yang membelit keseharian mereka terselesaikan. Beliau juga menyampaikan bahwa penyediaaan alat mesin pertanian disambut baik oleh petani dan berharap ini menjadi bagian dari solusi. Beliau berharap seluruh petani memiliki asuransi sehingga terhindar dari resiko seperti serangan hama wereng , kebanjiran dan lain sebagainya.  Secara data, petani yang sudah mengikuti program asuransi sampai saat ini baru dikisaran 20 (dua puluh) prosen. 

Delegasi Bidang UKM Dinas Tenaga kerja, koperasi dan UKM menyampaikan tentang program dana bergulir untuk usaha mikro dengan plafond Rp 5 juta/orang dan usaha kecil 25juta/orang. Sementara itu, para pelaku usaha mikro masih banyak yang mengalami kendala pemasaran. Program Bapak Asuh dinilai perlu dalam upaya mengakselerasi tumbuhkembang UKM. 

Bu Erni Kabid Pemasaran  DPMPPTSP Kabupaten Banyumas menyampailan bahwa DPMPPTSP memiliki akses luas di wilayah pemasaran yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung tumbuhkembang UKM. Ada satu hal yang menjadi catatan dimana kesiapan UKM masih perlu diakselerasi, seperti dalam hal quality control dan kuantitas yang berimplikasi pada pemenuhan quota. DPMPPTSP juga sedang berkoordinasi dengan Bappedalitbang untuk melakukan pemetaaan dan ketegorisasi produk UKM sehingga teridentifikasi mana yang orientasinya konsumsi lokal, nasional dan international. Berikutnya, DPMPPTSP juga menyelenggarakan Fasilitasi investasi yang akan mempertemukan akademisi, Businessman dan Govertment.  

Dipenghujung acara, Bapak Didi Rudwianto menyampaikan bahwa semua pemikiran dan gagasan akan diramu dan dikaji untuk kemudian dijadikan sebagai program TPAKD tahun 2019. Beliau juga mengingatkan untuk me mem-packaging bahasa birokrasi dan bahasa ilmiah ke dalam bahasa yang bisa difahami dan mudah diserap oleh oleh masyarakat luas.  Beliau juga menegaskan komitmen Pemkab Banyumas untuk menumbuhkembangkan UKM. "MPP  (mall pelayanan publik)  juga diharapkan memberikan perlakuan khusus terhadap UKM dalam pengurusan perizinan sehingga mereka lebih termotivasi", ungkap beliau.  

Share this article :

Posting Komentar

.

 
Copyright © 2015. Arsad Corner - All Rights Reserved